Home / Khazanah / NU JIMAT NKRI, JIMAT ISLAM INDONESIA

NU JIMAT NKRI, JIMAT ISLAM INDONESIA

Logo Nahdlatul Ulama
Logo Nahdlatul Ulama

Buku ini merupakan buah karya dari Muh. Hanif Dhakari, seorang aktivis-politis muda Nahdlatul Ulama yang berlatar belakang santri dan profesional sekaligus menjabat sebagai ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Sekretaris Fraksi PKB di DPR RI, ketua umum Dewan koordinasi Nasional Gerakan Pemuda Bebangkitan Bangsa (DKN Grada Bangsa). Pemilu tahun 2009 telah mengantarakan alumni IAIN Walisongo Salatiga ini sebagai anggota DPR RI mewakili daerah Jawa Tengah X. sekretaris Jendral Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) ini selain terkenal sebagai seorang aktivis juga giat sebagai pendamping masyarakat, konsultan, peneliti, trainer dan lain-lain.
Banyak yang telah di lahirkan atas gagsan dan pemikirannya, salah satu karya yang telah terbit adalah buku yang akan saya Review kali ini. Buku yang berjumlah 108 halaman serta berisi tentang Negara Indonesia dan kaitannya dengan Nahdlatul Ulama, pembahasan yang disampaikan sangat menarik, selain itu bahasa yang digunakan penulis lugas, tegas dan kritis. Dalam buku ini penulis menyajikan penelitian yang beberapa datanya penulis ambil dari karangan buku lain, pembahasan di awal buku ini penulis memaparkan definisi tentang aliran Ahlusunnah Wal Jamaah, yang merujuk pada Nahdlatul Ulama.
Banyak orang yang gagal memahami NU, para pengamat “Modernis “ dan yang lain memberi Cap NU sebagai Oportunis, jumud, mistik, dan hal-hal lain yang identik dengan keterbelakangan. Padalah dalam tradisi NU khasanah keilmuan dan peradaban keilmuannya bersumber dari kitab-kitab Fiqih dan kitab klasik karya para ulama besar tempo dulu, yang tetap disesuaiakan denganrealitas, tradisi dan perkembangan zaman, jadi mempertahankan yang baik dan menambahkan yang baik pula, dengan kata lain dinamika internal dan dinamisasinya tiada henti inilah alasan mengapa NU bisa menjadi Ormas yang terus berkembang dan membesar.
Melalui buku ini, Hanif Dhakiri membuktikan bahwa semua pemikiran dan sikap social atau politik yang dimanifestasikan dalam gerakan NU merupakan produk dari pandangan dunia yang bersumber dari khazanah peradaban islam, tradisi serba berfikir dan nilai luhur yang ada didalam kultur masyarakat setempat dimana NU berkembang didalamnya. Karena itu pemikiran dan sikapa NUsenantiasa memiliki legitimasi keagamaan, keilmuan, moral, dan juga kultur yang memungkinkannya bisa eksis dan mempunyai pengaruh nyata dalam kehidupan masyarakat sampai saat ini.
Dengan kekeyaan peradaban dan tradisi seperti itulah NU bisa tetap menjadi kekuatan utama yang terus mempengaruhi transformasi bangsa dari waktu ke waktu. Dan itu hanya bisa dipahami dan dilihat oleh mereka yang mampu membaca kedalam tradisi NU dan dinamikanya secara sungguh-sungguh dan seksama.(kata pengantar A Muhaimin Iskandar)
Dalam buku karangannya ini Muh.Hanif Dhakiri membagi penjelasan yang dipapakannya menjadi enam Bab, yang mana dalam Bab awal hal yang dibahas adalah Hutang Budi Bangsa tehdap NU, Pesantren dan Ulama. Pada pembahasan di awal ini sekiranya tidak terlalau berlebihan terlebih fakta membuktikan bahwa kemerdakaan Indonesia juga terdapat campur tangan oleh para tokoh atau golongan muslim salah satunya NU.
Dalam Risalah Ahlusunnah Wal Jamaah, diterangkan bahawa islam pertama kali masuk Indonesia adalah islam yang Ghozali. Sudah sejak awal umat islam Indonesia itu mencintai Ahlul Bait (Keluarga dan keturunan Nabi Muhammad SAW), mempunyai tradisi ziarah kubur, mentradisikan tabarruk dan tawassul, dan selalu mengikuti para ulama.
Ajaran-ajaran seperti itulah yang kemudian dilestarikan dan dikembangkan oleh NU yang dipertahankan dalam kultur dakwah para kyai NU sampai sekarang. Islam ala NU, dengan demikian, sudah sejak lama jauh sebelum Indonesia merdeka telah memberikan kontribusi sangat fundamental dan menyeluruh dalam kehidupan bangsa baik dalam aspek keagamaan, kebudayaan, dinamika masyarakat, stabilitas bangsa serta keamanan dan ketertiban bangsa.
Tanpa disadari dan dipahami banyak orang, NU dan pesantren telah memberikan sumbangan yang vital dalam membangun dan meletakkan dasar-dasar kehidupan masyarakat sebagai bangsa yang kokoh. Sumbanan besar NU, Pesantren dan kyai terhadap bangsa antara lain.
Pribumisasi Islam : Penyebaran islam secara damai dan menguatkan budaya masyarakat.
Pribumisasi adalah suatu uapaya membumikan islam dengan menampilkan wajah islam yan menguatkan budaya masyarakat setempat bukan memposisikannya dalam kerangka yang kontradaktif. Pribumisasi ialah menghindarkan islam tampil dalam manifestasi keagamaan yang asing dan ekstrem dalam kerangka Arabisasi, di mana Islam diposoisikan di atas, dan budaya diposisikan di bawah atau di pinggiran.
Para ulama dan Aulia zaman dahulu berhasil menyebrkan islam ke wilayah Nusantara dengan jalan damai, dan dalam waktu yang bersamaan berhasil membuat proses pribumisasi Islam menjadi bagian dari proses penguatan budaya masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa dibimbing menjadi pribadi yang religius, dan pada saat yang sama budaya masyarakat semakin kokoh dan berdimensi spiritual. Hingga hari budaya masyarakat Nusantara menjadi kokoh berdampingan secara dinamis dengan nilai-nilai islam adalah perjuangan para wali, kyai dan Nahdlatul Ulama.
Kiai : Sumber kultur Toleransi dan Dinamisasi Masyarakat
Sejarah membuktikan bahwa Islam yang toleran dan Dinamis di Indonesia bersumber dari kehidupan kiai dan pesantren.NU dan pesantren tidak melahirkan kader-kader teroris.Malah sebaliknya NU dan pesantren menyumbangkan dasar-dasar kehidupan masyarakat yang toleran dan dinamis.
Nilai-nilai seperti keikhlasan ketundukan kepada guru, kesabaran meniti ilmu dan kesediaan hidup sederhana yang ditopang oleh olah batin yang memadai, memungkinkan pesantren menjadi sumber nilai kemandirian dan harmoni ditengah masyarakat. Pesantren memiliki khasanah pemikiran klasik (the legacy of the past)yang sangat kokoh. Khasanah tersebut tidak hanya memberikan spirit pada pola hidup egalitarian dn pembangunan masyarakat yang toleran dan berkeyakinan, tetapi juga bisa digunakan untuk menemukan kembali esensi pengalman keberagamaan secar total yang melintas batas kerang legal-formalistikdan pendektan monokultural terhadap realitas.
Hutang Budi Politik: NU sebagai pilar dan penjaga Utama NKRI
Peran dan kontribusi ulama dan kiai sudah diakui secara luas.
Pertama, pada perjuangan kemerdekan para kiai dan santri merupakan kekuatan utama melawan para penjajah. Sartono Kartodirdjo misalnya menyatakan peran kiai yang sangat besar dalam menanamkan sikap bermusuhan dan agresif terhadap orang asing dan juga pribumi yang menjadi aristocrat colonia atau golongan penjajah. Para kiai selalu menunjukan kemampuannya untuk memberikan dukunan dan inspirasi bagi perlawanan masyarakat dan heroisme.
Kedua, satu decade sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada muktamar ke 11 di Banjarmasin 8-12 Juni 1935, para ulama NU mamutuskan bahwa wilayah Hindia-Belanda (Nusantara) adalah “ Wilayah Islam” atau “ Negeri Islam, tetapi bukan Negara Islam. Di sebut wilayah Islam karena di wilayah Nusantara umat Islam bebas untuk menjalankan ajaran agamanya, dan Nusantara merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan Islamyang pernah ada.
Ketiga, pada tanggal 21-22 Oktober 1945 kiai-kia Nu yang dipimpin langsung oleh KH.Hasyim Asy’ari berkumpul di Surabaya memutuskan status hukum Republik Indonesia yang berdasarka Pancasila dan UUD 1945. Pertemuan tersebut memutuskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah sah secara Fiqih. Karena itu umat islam wajib mengangkat senjatauntuk mengusir penjajah demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dengan keputusan tersebut NU telah memberi status hukum terhadap NKRI sebagai negeri islam dan ideology Nasional pancasila merupakan pengikat dan sekaligus penggerak seluruh kekuatan dan aspirasi masyarakat bangsa, dan ideology itu keberadaannya tidak bertentangan dengan Fiqih (hukum agama).
Ulama NU sendiri sebenarnya pernah memperjuangkan berlakunya syariat islam secara formal dalam kehidupan Negara. KH. A Wahid Hasyim dalam siding-sidang BPUPKI misalnya memperjuangkan agar islam ditetapkan sebagai agama Negara dan syarat seorang presiden adalah agama islam. Demikian juga dalam siding-sidang Konstituante tahun 1958-1959, partai NU memperjuangkan berlakunya syariah dalam Undang-undang Negara, namun KH. A Wahid Hasyim kemudian menerima Pancasila dan UUD 1945, dan partai NU menerima pemberkuan Dekrit Presiden 5 Juni 1959 yang menyatakan UUD 1945 kembali berlaku.
Para kiai, pesantren dan NU telah terbukti menjadi pilar Nasionalisme dan petriotisme di Indonesia.NU menerima dan memperjuangkan NKRI secara lahir batin tanpa cacat, NU menjadi kekuatan inti yang mempertahankan NKRI dari berbagai serangan ideology asing sampai sekarang ini.
NU dan modernisasi bangsa, hubungan dari keduanya ialah NU sebagai sebuah Organisasi memiliki karakteristik sebaga Organisasi Islam tradisional yang memiliki kemampuan untuk menyerap dan berhubungan dengan perubahan masyarakat, tanpa meninggalkan tradisinya yang khas.Bebrbeda 180 derajat dengan Islam modernis yang menunjukan kekakuan pemikiran, NU justru sangat fleksibel dan moderat.Modernisasi yang tercabut dari tradisi tidak pernah menghasilkan modernitas. Demokratisasi yang dijalankan secara ekstrem meninggalakan tradisi juga tidak pernah melhirkan kultur dan nilai-nilai demokrasi. Modernisasi dan demokratisasi di lingkungan NU benar-benar mengakar kuat pada tradisi sehingga perubahan yang dihasilkan juga sangat fundamental, mempengaruhi kehidupan secara nyata, karena yang di ubah bukan permukaannya semata, tetapi struktur dalam kehidupan masyarakat bangsanya. Selain itu mengapa NU bisa menjadi kekuatan Nasionalisme, pembuka jalan bagi Modernisasi dan penopang bagi Modernisasi, hal tersebut dikarenakan NU secara nyata telah menjadi kekuatan Nasionalisme, menerima modernitas dan menopang demokratisasi secara menyeluruh karena bangunan tradisnya sangat kokoh dan mengakar kuat pada sejarah panjang pemikiran Islam dan budaya masyarakat. Pesantren NU selalu disebut pesantren salaf dan pemikiran NU selalu mengacu kepada pemikiran atau pendapat ulama-ulama terdahulu (salaf) yaitu ulama Madzhab empat ( Hanafi, Malik, Syafi’i dan Hanbali).
Dengan tidak mendasarkan pemikirannya kepada Al-Qur’an dan Hadis secara langsung, NU bisa terhindar dari pemikiran yang tekstual dan interpretasi tunggal terhadap teks dan realitas.Pemikiran NU lebihbisa menyesuaikan dengan perubahan, karena tafsir yang di bangun merupakan rekonstruksi pesan sosietik Islam melalui reinterpretasi Al-qur’an dan Hadis dalam perspektif pemikiran madzhab dan sejarah itu sendiri.
Dengan konstruksi pemikiran, tradisi dan pandangan dunia seperti itu, maka ada tiga identitas penting yang di miliki NU dalam dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Pertama, dalam tataran politik Negara, NU akan selalu mendukung bentuk Negara Nasional dan NKRI. NU menolak Sparatisme. Bagi NU menjaga NKRI sama dengan menjamin lestarinya ajaran Islam, khususnya ajaran Ahlusunnah Wal Jamaah.
Selain itu dalam pemikiran keagamaan, NU selalu mencari keseimbangan dengan mengambil hal-hal penting dari berbagai pemikirn dan ideologi, dengan selalu mencari jalan tengah di antara dua pemikiran ekstrem (at-tawasuth bainal ara’) karena itu NU tidak mungkin melahirkan fundalisme, radikalisme dan terorisme. Karena landasan dan tujuan politik NU adalah kemaslahatan umum, maka NU akan selalu memperjuangkan pemikiran dan system yang bisa menjamin kemaslahatan itu (menjamin hak-hak dasar dan meningkatkan kesejahteraan rakyat). Dengan pertimbangan keagamaan seperti itulah, NU bisa menerima demokrasi sebagai sistem yang paling rasional dan realistik untuk mewujudkan kemaslahatan.
Dalam Bab selanjutnya penulis sekali lagi menyuguhkan sebuah fakta yang sangat kontroversional yaitu berkaitan dengan sebuah Gerakan Sistemik Menyingkirkan NU, dalam hal ini pengarang buku menjelaskan sejak awal sudah di jelaskan bahwasannya keberadaan NU di Nusantara sebagai sebuah penyatu bangsa karena kerifan dan kefleksibelannya dalam menyebarkan agama sehingga banyak di terima oleh banyak kalangan masyarakat. Di satu sisi, imperalisme-yang membonceng pada proyek kapitalisme internasional (melalui agenda globalisasi dan demokratisasi) – (terus menerus mengukuhkan dominasi dan hegemoninya di Negara-negara miskin dan berkembang. Di sisi lain, mereka juga mempunyai kaki dan pengikut di Negara-negara Dunia ketiga, yaitu elit politik dan kelas terididik, yang secara sukarela membantu dan mendukung agenda imperalisme,.Pengabdian pada Petron yaitu bangsa asing, menjadi bagian dari cara mereka untuk tetap bisa bertahan, terhormat dan cukup secara materi. Itulah elit yang bisa di sebut sebagai “ Mersose Kompen”.
Secara kultural, Neo-Imperalisme juga berakibat pada hancurnya kebudayaan lokal karena di anggap tidak sesuai dengan semangat globalisasi dan demokratisasi, yang soesungguhnya lebih merrupakan ancaman tehadap hegemoni Negara pusat.Karena budaya lokal cenderung mempunyai daya dan potensi resisten terhadap semua yang datang dari luar.
Dalam hal membangun daya tahan bangsa (secara ideology, politik dan kultural), NU adalah sumber dan pilar yang paling efektif dan nyata selama ini.Karena itu, dalam perspektif para hegemon, NU adalah “musuh Utama” bagi proyek mereka untuk menaklukan dan menjinakkan Indonesia.Karena itu tidak heran jika segala upaya di lakukan untuk menghancurkan, memcah belah dan menyingkirkan NU dari arus utama kehidupan bangsa.
Mengapa penjajahan dan mental terjajah tetap bertahan di Indonesia hingga sampai detik ini? Mengapa ada struktur hegemonic dan dominatif dalam system dunia yang menjadikan kita tidak bisa mandiri dan berdaulat? Pertanyaan-pertanyaan itu akan diruntut dan akan di jawab dengan teori sistem dunia.
Sistem modern dunia muncul di Eropa Barat sekitar 500 tahun yang lalu, atau antara 1450 dan 1640. Sistem ini di dasarkan atas jaringan-jaringan perdagangan kapitalisme yang mentransendensikan batas-batasNegara. Jelasnya, teori sistem dunia bermaksud menjelaskan hubungan antara dunia pertama, kedua dan ketiga dan peranan masing-masing dalam pertumbuhan kapitalisme dan idustrialisasi, sampai pada dominasi dan hegemoni dunia pertama atas dunia kedua dan ketiga. Karena itu teori sistem dunia, pada akhirnya akan menjelaskan hubungan yang ekploitatif dan dominatif antara Negara-negara pusat/hegemon/kapitalis/imperalis dan Negara pinggiran yang di eksploitasi.
1. Hierarki Pusat-Pinggiran
Logika hubungan Negara pusat-pinggiran secara sederhana dirumuskan Andre Gunder Frank sebagai berikut: Negara-negara pusat secara konstan mengakumulasi modal, sedang Negara pinggiran secara konstan menjadi pemasoknya(supplier).Hubungan antara Negara pusat dan Negara pinggiran bersifat hierarkis.Dan hierarki itu merupakan struktur dominasi dan eksploitasi, dan struktur hierarkis, dominatif dan eksploitatif itu merupakan komponen utama dari system dunia kapitalis saat ini.
2. Imperalisme Pascakolonialdi Indonesia Operasioanlisasi dan Aktornya
Serangan Portugis ke Malaka pada 1511 sangat signifikan sebagai serangan pertama terhadap kepulauan Nusantara. Dari Malaka, Portugis kemudian menguasai Maluku dan Papua Nugini. Setelah Portugis, Belanda dan Inggris juga masuk ke Nusantara. Pada 1601 , Belanda mengusir Portugis dari Banten dan pada 1605 merebut Maluku dari Portugis, inilah awal Imperalisme barat di Indonesia, dan sekaligus awal dibangunnya hubungan hierarkis-eksploratif-dominatif anatara Negara pusat (Belanda) dan pinggiran (Indonesia).
Indonesia di eksploitasi secara besar-besaran oleh belanda untuk memenuhi kepentingan ekonominya. Imperalis klonial bisa tetap bertahan (meski jumlah tentara Belanda tidak ada 1% dari total penduduk Indonesia), karena ideology ini ditopang oleh struktur dan aktor lokal. Imperalis ditopang oleh tiga kekuatan penting, yaitu oran g-orang Belanda sendiri, orang Cina dan Bumiputera. Orang Belanda menguasai masalah politik dan keamanan secara umum untuk kepentingan eksploitasi sumber-sumber ekonomi atau bahan-bahan mentah produksi.Orang cina menguasai distribusi ekonomi, sedangkan orang pribumi sendiri menjadi pekerja dan supplier untuk kepentingan akumulasi modal Belanda.
Sementara itu imperalis modern ditandai oleh dua hal berikut.pertama, imperalisme ini menutur petisipasi aktiv Negara dalam hubungan ekonomi Internasional. Yang kedua kebijakan neo-kolonial didesain untuk mencegah potensi independen Negara pinggiran dalam melakukan konsolidasi politik dan sekaligus untuk mempertahankan ketergantungan Negara pinggiran secara penuh dalam kapitalisme dunia .
Imperalisme dalam struktur politik dimanifestasikan dalam isu “demokratisasi” sedangkan dalam struktur ekonomi diwujudkan dalam isu “globalisasi “.
Untuk mensosialisasikan demokratisasi dan globalisasi menjadi kesadaran kolektif Negara pinggiran, Negara imperalis menggunakan kaum intelektual dan elit Negara pinggiran sebagai aktornya, dengan menguasai cara berpikir mereka, misalnya dengan program beasiswa untuk belajar di Negara barat. Kaum elit terdidik itulah yang akan menjadi penopang imperalisme dengan “mengamankan” dan “mengawal” program-program imperalisme modern dalam perdebatan wacana ditanah air. Sementara imperalisme dalam bidang ekonomi secara langsung diwujudkan dalam bentuk pinjaman dan hutang.Hutang digunakan untuk sebagai alat imperalisme dan politik.Jadi secara tidak langsung Indnesia juga melaukan praktek tersebut sehingga bangsa ini spenuhnya masih berada dalam kekuasaan imperalisme modern itu, dengan actor-aktor lokal yang justeru bangga menjadi kelas komprador.
Untuk memuluskan proyek tersebut dan sekaligus mengikis habis potensi perlawan dari kelompok nasionalis, proyek utama kapitalisme internasional adalah menyingkirkan NU dari panggung ekonomi-politik bangsa, proyek ini ada yang langsung dikendalikan di luar negeri, tetapi sebagian besar dijalnkan oleh antek-antek asing didalam negeri.
3. Lima Fase Penyingkiran NU
Dikalangan kaum elit Barat dan Indonesia sejak tahun 1940-an , kelompok tradisional seperti NU dianggap tidak kapabel untuk mengelola kekuasaan, memimpin Negara dan birokrasi. Tidak mengerankan jka sejak kemerdekaan Indonesia, sirkulasi elit selalu berjalan dalam mekanisme kanibalisme dan penyingkiran terhadap mereka yang dicap tidak kapabel menjad elit, yaitu mereka yang dianggap merepresentasikan islam tradisional.
Pada tanggal 22 Oktober 1945, para ulama NU berkumpul untuk membahas pendaratan pasukan Inggris di jawa. Hasil yang disepakati memutuskan untuk perang jihad melawan sekutu Inggris-Belanda, demi tegaknya NKRI yang merdeka dan beragama islam. Keputusan tersebut diselenggarakan ketika “tentara-tentara Republik” dan kaum terdidik dalam kebingungan dan tidak mampu berbuat apa-apa. Sehingga banyak pihak menyatakan jika kiai NU tidak mengeluarkan Resolusi jihad, besar kemungkinan kemerdekaan yang baru diproklamasikan akan hilang bersama datngnya tentara Inggris. Selanjutnyaakan dejelaskan fase-fase penyingkiran NU dalam sejarah Indonesia.
a. Rasionalisasi Tentara
Peraturan ini dilakukan oleh Wakil Presiden Moh.Hatta yang merangkap sebagai Perdana Mentri. Program yang didukung oleh AH nasution sebernarnya merupak pembersih dan penyingkir secara sistematis lascar-laskar NU dari tubuh tentara, juga lascar lain yang dianggap liar. Dimana rasionalisasi tentara ini mensyaratkan tentara yang terlatih, efisien dan difasilitasi dengan persenjataan yang lengkap.Akibat rasionalisasi ini, anggota lascar-laskar NU yang kebanyakan berpendidikan pesantren tanpa mengenyam pendidikan formal dankemiliteran, tersingkir dari tentara. Sikap anti-laskar memang tumbuh subur dikalangan elit tentara pasca kemerdekaan, padahal gerakan para laskar berasal dan tumbuh mandiri bersama rakyat, dekat dengan rakyat, dan gerakan lascar selelu digaris depan dalam melawan tentara penjajahan serta tanpa pemrih dalam perjuangan. Ini berbading terbalik dengan perwira dari kalangan elit.
Dalam fakta politik, menurut Ulf Sundhaussen tentara di seluru dunia selalu menganggap eksistensi laskar atau milisi yang kuat dan berdiri sendiri sebagai sebuah ancaman bagi salah satu diantara kepentingan mereka yang lebih penting dari golongan, yakni menyangkut monopoli atas penggunaan kekerasan. Dan yang terjadi kemudian adalah para gerilyawan, lascar-laskar semestinya mendapat penghargaan dan diakui sebagai cabang pemerintah militer di cabang daerah masing-masing malah mereka menjadi korban polotok rasionalisasi, mereka harus mundur dan melihat saja, sementara yang lain memperoleh kekuasaan.
Upaya-upaya sistematis penyingkiran dan marginalisasi terhadap NU dilingkungan politik dan militer sudah terlihat jelas pada 19 Oktober 1945 dibentuk staf pendidikan untuk meletakkan garis-garis pedoman bagi pendidikan politik tentara. Dimana hanya ada golongan Sosialis dan Masyumi saja yang ada dalam lembaga tersbut.
Dikemudian hari sejarah mencatat, bahwa kaum sosialis dan masyumi yang pada masa pra-kemerdekaan bersikap anti-Barat, isalnya dalam bentuk penolakan terhadap bantuan asing, setelah kemerdekaan diraih justeru menjadi pembuka jalan bagi intervensi Barat di Indonesia. Tokoh seperti Hatta (Sosialis) dan Soekiman Wirjosandjojo ( Masyumi) berbelok menjadi pendukung bantuan asing dalam pembangunan ekonomi.
Implikasi dari rasionalisasi adalah minimnya anggota TNI yang berasal dari NU, dan dari beberapa kasus NU seringkali menjadi bemper politik elit Sosialis-Masyumi dan tentara dan menjadi tempat eksperimen kekerasan politik seperti kerusuhan di darerah basis-basis NU di akhir Orde baru.
b. Politik Developmentalisme
Marginalisasi dan penyingkiran NU secara structural fase kedua adalah dikembang dan dijalankannya ideology pembangunan atau developmentalisme oleh rezim Orde Baru.
Orde baru mewarisi keadaan ekonomi yang sangat parah, dengan inflasi yang terus meningkat setiap tahunnya, hutang luar negeri yang menumpuk serta tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah.
Politik pembangunan dikatakan sebagai bagian sistematis menyingkirkan NU karena secara factual meyoritas warga NU berfrofesi sebagai petani dan tinggal di pedesaan, sedangkan pembangunan Orde Baru berwatak industrialistik dan terkonsentrasi pada daerah perkotaan. Politik yang demikian secara perlahan tapi pasti menghancurkan pertanian dan sumber daya pedesaan yang lain. Disisi lain, hancurnya sector pertanian ini mengakibatkan goncangan pada dunia kiai, karena kebanyakan kiai dipedesaan memiliki lahan pertanian yang luas. Sementara bagi masyarakat luas dipedesaan dimana sebagian besar warga NU mejadi komunitas di dalamnya, hancurnya sector pertania, sekurang-kurangnya sector ini dianggap tidak menjanjikan karena tidak produktif, menyebabkan urbanisasi menjadi fenomena yan tidak terhindar, sehingga banyak dari pendudukan desa yang kemudian mencari penghasilan di luar seperti menjadi buruh pabrik. Sampai masa orde baru tumbang pada 1998 kita tahu, bahwa politik pembangunan yang dijalankan lebih dari tiga dasawarsa relative gagal.Perekonomian indonesiapun menjadi semakin tergantung dan dikendalikan oleh system kapitalisme Internasional.
Para elit mungkin tetap saja hidup enak dan kecukupan, karena ideology dan mentalitas dasarnya adalah hedonism-masokhisme. Tetapi apa yang di jalankan itu telah menghancurkan jiwa, kepribadian, tradisi, nilai-nilai dan sumber daya masyarakat, terutama yang dipedesaan, tidak terkecuali warga Nadlatul Ulama dan masyarakat marhaen yang lain.
c. Fusi Partai Politik
Proyek ini di rancang untuk mensukseskan program pembangunan dimana pemerintah waktu itu merasa tidak bisa mengandalkan partai politik yang jumlahnya masihbanyak dan tidak semuanya mendukung pemerintah.Kebijakan pemerintah pada waktu itu salah satunya adalah penyederhanaan partai politik, dilakukan dengan menggabungkan partai-partai menjadi dua besar, yaitu partai-partai islam digabung dalam Partai Pesatuan Pembangunan (PPP), sedangkan partai-partai nasional dilebur dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan satu lagi partai yang sebagai konstentan tetap yaitu partai Golkar.
NU sebagai partai politik Islam terbesar pada waktu itu, yang menempati urutan kedua dalam perolehan suara pemilu 1971 setelah Golkar, sangat dirugikan dengan fusi, NU yang dalam fakta sejarah terbukti sangat nasionalistik dalam pandangan daln sikap politiknya, misalnya dengan tidak pernah terlibat pemberontakan justru di pinggirkan.
Sejalan dengan kuatnya dukungan masyumi (KAHMI) dan PSI terhadap pembangunan orade baru, NU sebagai kekuatanpolitik dan keagamaan pun semakin disingkirkan. Proses ini dipercepat dan di perparah dengan sikap NU yang cenderungoposan terhadap pemerintahan selama orde baru.
Puncak penyingkiran NU secara politik terjadi pada pemilu 1982. Dalam pemilu tersebut, ketua umum PPP John Naro yang didukung pemerintah membabat habis politisi-politisi NU yang akan menjadi anggota DPR. Di level Eksekutif, NU juga sama sekali tidak diberi jatah satu mentripun, termasuk Mentri Agama yang sudah sejak lam menjadi langganan NU.
d. Penghancuran Politi NU : Peca Belah PKB
Berbagai scenario dirancang ntuk menghancurkan PKB, dan menghancurkan politik NU, antara lain. Penurunan paksa KH.Abdurahman Wahid dari jabatan Presiden dengan tuduhan terlibat Bullogate dan Bruneigate. Dalam proses hokum di pengadilan, kedua skandal itu tidak terbukti. Warga NU pun mafhum bahwa itu rekayasa dan bagian dari scenario besar menghancurkan politik NU, tidak berrhenti sampai disitu, mereka kemudian menjalankan politik pecah belah PKB, mereka mendukung PKB tandingan pimpinan Mathori Abdul Djalil.Muncullah dualism PKB, yaitu PKB Batutuis (pimpinan Mathori) dan PKB Kalibata (pimpinan Gus Dur).Upaya ini juga gagal.Menjelang pemilu 2009, mereka masih berusaha menghancurkan PKB dengan membenturkan Gus Dur dan Muhaimin Iskandar.Dan upaya ini juga gagal.
Itulah bebrapa fase sejarah penyingkiran NU, suatu scenario sistematis yang masih berlangsung sampai saat ini.
Dalam catatan akhir, penulis memaparkan Bab terakhirnya yang berjudul NU: Jimatnya NKRI, jimatnya Islam. Reinhard Bendix menyatakan bahwa bisa saja modernisasi di Negara-negara berkembang berlangsung tanpa menghasilkan modernitas, namun melihat fakta yang ada, dengan semangat yang sama, kita juga bisa mengatakan demokratisasi berlangsung secara massif di Indonesia selama ini tidak menghasilkan kultur politik yang sehat. Liberalism di bidang ekonomi tidak menghasilkan etos kewirausahaan, tetaapi kultur konsumsi massal yang tak terkendali.modernisasi di bidang pemikiran keagamaan juga yang sudah berjalan lebih dari satu abad juga berlangsung tanpa menghasilkan kultur keberagamaan yang modern : santun, terbuka, toleran dan transformative.
Dalam tradisi NU, syariat islam di turunkan kepada manusia dengan tujuan melindungi kepentingan dasar manusia itu sendiri, mewujudkan kedamaian dan kemaslahatan diantara mereka, tujuan syariat diturunkan kepada manusia adalah untu melindungi lima hal, yaitu : 1) agama dan keyakinan, 2) jiwa, 3) akal, 4) keturunan dan 5) harta atau hak milik pribadi, dengan demikian islam dalam pandangan NU sangat melindungi kebebasan dan mendukung kemakmuran .
Karena itu, NU bisa dibilang hampir tidak pernah mengeluarkan keputusan yang berisi fatwa sesat terhadap kelompok lain. Meski seorang ulama sudah menyatakan bahwa suatu kelompok adalah sesat, ia tetap tidak bisa dan tidak dibenarkan untuk mebubarkan kelompok yang dianggap sesat itu, karena itu memang bukan tugas ulama, tetapi tugas Negara. Seperti yang terjadi sekarang banyak muncul aliran-aliran dalam masyarakat, contohnya muncul suatu peristiwa yaitu muncul gerakan baru bernama Darul Hadis yang kemudian di kenal dengan dengan islam jamaah. Ditahun limapuluhan belum ada Majlis Ulama Indonesia sehingga tidak ada lembaga yang membuat fatwa tentang sesat tidaknya gerakan atau ajaran agama baru. Sehingga waktu itu ulama NU sesuai dengan kelugasan agamawan yang berpegang teguh pada keyakinan keagamaan yang dianggap benar, mengajak debat kelompok darul hadis tersebut.
Meski menang debat, ulama NU tetap tidak melarang kelopok Darul Hadis. Namun toleransi ini ada batasnya, yaitu selama mereka tidak menyebarkan ajarannya terhadap orang lain, dapat disimpulkan pertentangan pendapat tidak semuanya harus diselesaikan dengan melarang atau menyesatkan kelompok lain, toleransi justeru bisa lebih membawa hasil, sebagai upaya menahan perluasan pengaruh lawan, istilah politik luar negerinya Containment Policy.
Jadi dapat disimpulkan pandangan NU tentang kelompok sempalan (splinter group).Cara-cara yang santun dan toleran dalam menyikapi kelompok yang dianggap sesat justeru lebih memungkinkan mereka bisa “kembali kejalan yang benar”.Kalaupun tidak, suasana kehidupan yang damai dan komunikasi yang secara terus-menerus dapat mematangkan dan mendinamisasi kehidupan keberagamaan umat itu sendiri.
Itulah kedalaman dan kearifan pandangan dunia NU yang – didasari atau tidak – telah menjadi pilar dan pengikat dasar tegaknya NKRI. Dan pandangan seperti itu akan terus berdiri kokoh dan mengakar jka NU diberi ruang gerak yang memadai dan proporsional dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. NU adalah garansi lestari dan tegaknya NKRI dan ideology Nasional Pancasila serta garansi tegaknya islam yang toleran dan transformative. NU adalah jimatnya NKRI, juga jimatnya Islam. Kalau NKRI sudah kehilangan jimatnya, maka kehancuran lah yang akan datang.

About Mella El Maula

menulis adalah proses mengabdikan diri

Check Also

Toleransi ala Gus Dur

Dr. K. H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur adalah tokoh Muslim Indonesia …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *